Hegemoni Kekuasaan dan Kemiskinan

 

Sumber:Muliawan

Oleh : Muliawan, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Ummat

Kemiskinan sering kali ditempatkan sebagai persoalan ekonomi semata, seolah-olah seseorang menjadi miskin karena rendahnya pendapatan, keterbatasan pendidikan, kurangnya keterampilan, atau ketidakmampuan memperoleh pekerjaan. Cara pandang semacam ini sesungguhnya terlalu sederhana karena mengabaikan pertanyaan yang lebih mendasar, siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menentukan distribusinya, dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan aturan ekonomi dan politik. Kemiskinan tidak lahir dalam ruang yang kosong. Ia tumbuh di dalam struktur sosial yang memiliki distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata. Ketika sebagian kecil kelompok mempunyai akses yang besar terhadap modal, tanah, pekerjaan, informasi, teknologi, institusi politik, dan kebijakan negara, sementara sebagian besar masyarakat hanya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya tersebut, maka kemiskinan tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai kegagalan individual. Kemiskinan harus dibaca sebagai konsekuensi dari relasi sosial yang tidak seimbang.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni memberikan pisau analisis untuk membongkar bagaimana ketimpangan dapat bertahan tanpa harus selalu dipertahankan melalui kekerasan. Bagi Gramsci, kelompok dominan mempertahankan kekuasaan bukan hanya melalui kontrol terhadap negara dan perangkat koersif, tetapi juga melalui kemampuan membangun persetujuan dari kelompok yang didominasi. Kekuasaan menjadi semakin kuat ketika nilai, gagasan, dan kepentingan kelompok dominan berhasil diterima masyarakat sebagai sesuatu yang normal dan masuk akal. Dengan kata lain, masyarakat tidak selalu harus dipaksa untuk menerima suatu tatanan, mereka dapat dibuat percaya bahwa tatanan tersebut memang merupakan sesuatu yang sewajarnya terjadi. Dalam situasi inilah hegemoni bekerja, yaitu ketika dominasi berubah menjadi persetujuan dan ketimpangan berubah menjadi sesuatu yang dianggap alamiah.

Jika konsep tersebut digunakan untuk membaca kemiskinan, maka persoalan yang harus dipertanyakan bukan hanya mengapa seseorang miskin, tetapi mengapa kemiskinan dapat berlangsung terus-menerus meskipun negara memiliki berbagai program pengentasan kemiskinan. Salah satu jawabannya dapat ditemukan pada cara kemiskinan diproduksi dan dipahami dalam struktur sosial. Ketika kemiskinan terus dijelaskan sebagai akibat dari kemalasan, rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan, atau ketidakmampuan individu mengelola kehidupannya, maka akar struktural kemiskinan menjadi tidak terlihat. Masyarakat diarahkan untuk melihat persoalan sebagai kegagalan dirinya sendiri, bukan sebagai akibat dari struktur ekonomi dan politik yang membatasi kesempatan mereka. Pada titik ini, ideologi bekerja bukan dengan mengatakan bahwa ketimpangan itu baik, tetapi dengan membuat masyarakat berhenti mempertanyakan mengapa ketimpangan itu terjadi.

Di sinilah konsep common sense Gramsci menjadi penting. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai keyakinan yang diterima begitu saja tanpa melalui proses kritik. Misalnya, anggapan bahwa orang kaya menjadi kaya karena bekerja lebih keras, sementara orang miskin menjadi miskin karena kurang berusaha. Anggapan tersebut tampak sederhana, tetapi menyembunyikan persoalan yang jauh lebih kompleks. Dua orang dapat bekerja sama kerasnya, tetapi memiliki titik awal yang berbeda karena akses terhadap pendidikan, modal, tanah, jaringan sosial, dan kesempatan ekonomi tidak sama. Seseorang yang lahir dari keluarga miskin mungkin harus bekerja sejak usia muda sehingga kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik, sementara seseorang yang lahir dari keluarga kaya dapat memperoleh pendidikan, modal, jaringan, dan perlindungan ekonomi yang jauh lebih besar. Ketika perbedaan struktural tersebut tidak diperhitungkan, kemiskinan akhirnya dianggap sebagai kesalahan individu. Pada saat masyarakat mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi yang sebagian dibentuk oleh struktur, hegemoni telah bekerja pada tingkat kesadaran.

Kekuasaan kemudian tidak hanya mengontrol sumber daya, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memahami realitas kehidupannya. Kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik memiliki kemampuan lebih besar untuk memproduksi wacana mengenai apa yang dianggap sebagai masalah dan bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan. Kemiskinan dapat dibingkai sebagai persoalan kurangnya keterampilan, sehingga solusinya adalah pelatihan, dapat pula dibingkai sebagai persoalan kurangnya bantuan, sehingga solusinya adalah bantuan sosial. Kedua kebijakan tersebut mungkin diperlukan, tetapi menjadi problematis apabila pembahasan berhenti di sana dan tidak pernah mempertanyakan struktur yang menghasilkan ketimpangan akses terhadap pekerjaan, aset produktif, pendidikan, dan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, penguasaan terhadap wacana merupakan bagian dari penguasaan terhadap kekuasaan, karena pihak yang mampu menentukan cara suatu persoalan dipahami memiliki peluang besar untuk menentukan jenis solusi yang dianggap sah.

Hubungan antara kemiskinan dan kekuasaan semakin terlihat ketika masyarakat berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, pendapatan yang memadai, tanah, modal, atau akses terhadap pelayanan publik akan lebih rentan bergantung kepada pihak yang mempunyai sumber daya. Ketergantungan tersebut dapat berkembang menjadi hubungan patron-klien. Elite menyediakan bantuan, pekerjaan, akses, atau perlindungan, sedangkan masyarakat memberikan loyalitas, dukungan, dan legitimasi. Hubungan tersebut pada awalnya dapat terlihat sebagai hubungan sosial yang saling menguntungkan, tetapi secara struktural menciptakan posisi yang tidak setara. Pihak yang memiliki sumber daya berada dalam posisi menentukan, sementara pihak yang membutuhkan berada dalam posisi bergantung. Ketika kebutuhan dasar masyarakat dapat ditukar dengan loyalitas politik, kemiskinan telah memasuki wilayah kekuasaan.

Dalam arena politik elektoral, hubungan tersebut menjadi semakin jelas. Pemilu secara formal memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara, tetapi masyarakat tidak memasuki arena politik dengan kondisi sosial-ekonomi yang sama. Kelompok kaya dapat menggunakan modal untuk membangun jaringan, memengaruhi opini, membiayai kampanye, dan memperluas pengaruh politik, sedangkan masyarakat miskin sering kali berhadapan dengan kebutuhan hidup yang lebih mendesak. Dalam kondisi tertentu, pemberian uang, sembako, pekerjaan sementara, bantuan, atau fasilitas menjelang pemilu dapat menjadi instrumen untuk membangun loyalitas politik. Persoalannya bukan semata-mata pada pemberian tersebut, tetapi pada struktur yang membuat masyarakat berada dalam posisi membutuhkan pemberian itu. Karena itu, menyalahkan masyarakat miskin sebagai "pemilih yang mudah dibeli" merupakan analisis yang dangkal. Pertanyaan yang lebih kritis adalah mengapa kondisi ekonomi masyarakat membuat suara politiknya memiliki nilai tukar material yang begitu besar?

Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana kemiskinan dapat menjadi sumber daya politik. Masyarakat miskin yang seharusnya menjadi kelompok yang paling berkepentingan terhadap perubahan struktural justru dapat dijadikan basis legitimasi bagi kekuasaan yang tidak mengubah struktur tersebut. Elite memberikan manfaat jangka pendek, memperoleh dukungan politik, memenangkan pemilu, kemudian mendapatkan kewenangan untuk mengendalikan kebijakan dan sumber daya. Setelah kekuasaan diperoleh, hubungan patronase dapat kembali dibangun melalui distribusi sumber daya. Akibatnya, terbentuk sebuah lingkaran yang terus berulang, kemiskinan menciptakan ketergantungan, ketergantungan menghasilkan patronase, patronase menghasilkan loyalitas, loyalitas menghasilkan kekuasaan, dan kekuasaan dapat kembali mereproduksi ketimpangan yang menciptakan kemiskinan.

Pada titik inilah demokrasi menghadapi sebuah paradoks. Pemilu dapat berlangsung secara prosedural dan memenuhi prinsip demokrasi, tetapi hasilnya belum tentu mengubah struktur ketimpangan. Setiap warga memang memiliki satu suara, tetapi tidak setiap warga memiliki kemampuan yang sama untuk membentuk agenda politik. Kesetaraan elektoral tidak otomatis menghasilkan kesetaraan kekuasaan. Kelompok yang memiliki modal ekonomi dan jaringan politik dapat memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam menentukan kandidat, isu politik, narasi pembangunan, bahkan arah kebijakan. Sementara masyarakat miskin sering kali ditempatkan sebagai objek mobilisasi suara. Dengan demikian, persoalannya bukan apakah masyarakat memiliki hak memilih, tetapi seberapa jauh mereka memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang harus dipilih dan kepentingan apa yang harus diperjuangkan melalui pilihan tersebut.

Lebih jauh lagi, kekuasaan dapat mempertahankan dirinya melalui penciptaan persepsi bahwa hubungan patronase merupakan sesuatu yang normal. Ketika masyarakat mengatakan bahwa "politik memang membutuhkan uang", "kalau sudah dibantu harus memilih", atau "pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sering memberi bantuan", maka praktik yang sesungguhnya menunjukkan ketimpangan kekuasaan telah berubah menjadi common sense. Masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai persoalan yang perlu dilawan, melainkan sebagai aturan tidak tertulis dalam kehidupan politik. Inilah bentuk dominasi yang paling sulit dibongkar, ketika masyarakat tidak merasa sedang didominasi. Kekuasaan tidak berdiri di hadapan masyarakat sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi hadir sebagai sesuatu yang dianggap biasa.

Namun, analisis Gramsci tidak berhenti pada pembongkaran dominasi. Masyarakat tetap memiliki kemungkinan untuk membangun counter-hegemony, yaitu menciptakan kesadaran dan gagasan alternatif terhadap ideologi dominan. Perubahan harus dimulai dengan membongkar cara pandang yang menempatkan kemiskinan sebagai kegagalan individu. Masyarakat perlu memahami bahwa kemiskinan juga berhubungan dengan distribusi aset, struktur pasar tenaga kerja, akses pendidikan, kebijakan pemerintah, kepemilikan sumber daya, dan relasi kekuasaan. Kesadaran tersebut penting agar masyarakat tidak hanya bertanya "bagaimana mendapatkan bantuan?", tetapi mulai bertanya "mengapa saya harus terus bergantung pada bantuan?" Pergeseran pertanyaan tersebut merupakan perubahan politik yang fundamental karena mengubah masyarakat dari penerima kebijakan menjadi subjek yang mempertanyakan struktur kebijakan.

Karena itu, jalan keluar dari persoalan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program bantuan sosial atau pergantian elite melalui pemilu. Bantuan tetap diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi kebijakan tersebut harus diikuti dengan perubahan struktural yang memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, pelayanan kesehatan, tanah dan aset produktif, modal, teknologi, serta kesempatan ekonomi. Tujuannya bukan sekadar membuat masyarakat bertahan hidup, tetapi membuat mereka memiliki kemandirian material. Sebab, masyarakat yang secara ekonomi mandiri akan mempunyai daya tawar politik yang lebih besar dan tidak mudah ditempatkan dalam hubungan ketergantungan dengan patron tertentu.

Selain perubahan ekonomi, diperlukan pula penguatan masyarakat sipil sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis. Organisasi masyarakat, kelompok tani, serikat pekerja, organisasi mahasiswa, komunitas pemuda, kelompok perempuan, dan berbagai organisasi sosial dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran bersama mengenai hubungan antara kemiskinan dan kekuasaan. Dalam kerangka Gramsci, perubahan sosial tidak akan terjadi hanya dengan mengambil alih institusi negara, tetapi juga melalui pertarungan gagasan di dalam masyarakat. Selama masyarakat masih menerima ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar, struktur dominasi akan mudah direproduksi. Sebaliknya, ketika masyarakat mulai mempertanyakan ketimpangan dan membangun organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya, ruang bagi hegemoni mulai terbuka untuk dilawan.

Dengan demikian, temuan utama dari analisis tersebut adalah bahwa kemiskinan tidak hanya mempertahankan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi dapat menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan kekuasaan terus direproduksi. Kemiskinan menghasilkan ketergantungan, ketergantungan menciptakan hubungan patronase, patronase menghasilkan legitimasi, dan legitimasi memperkuat kekuasaan. Pada saat yang sama, kekuasaan memiliki kemampuan untuk membentuk wacana yang membuat struktur tersebut dianggap normal. Karena itu, kemiskinan dan kekuasaan bukan dua persoalan yang terpisah. Keduanya saling memengaruhi dan dapat membentuk hubungan yang bersifat reproduktif.

Pada akhirnya, persoalan paling mendasar bukan hanya mengapa masyarakat miskin, tetapi siapa yang memperoleh keuntungan dari struktur yang membuat kemiskinan terus bertahan. Pertanyaan tersebut menggeser analisis dari moralitas individu menuju struktur kekuasaan. Dalam perspektif Gramsci, membebaskan masyarakat dari kemiskinan berarti bukan hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga membebaskan mereka dari hubungan ketergantungan yang membuat mereka mudah dikendalikan. Oleh karena itu, perjuangan melawan kemiskinan sekaligus merupakan perjuangan melawan hegemoni, membangun kesadaran kritis, memperkuat organisasi masyarakat, mengurangi ketergantungan ekonomi, membuka akses yang lebih adil terhadap sumber daya, dan memastikan bahwa kekuasaan politik benar-benar dapat dikontrol oleh masyarakat.

Dengan kata lain, kemiskinan tidak akan pernah benar-benar selesai jika yang diubah hanya kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengubah relasi kekuasaan yang berada di belakangnya. Sebab, selama segelintir kelompok memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang memperoleh sumber daya, siapa yang mendapatkan kesempatan, dan bagaimana masyarakat memahami kemiskinan, maka kemiskinan akan selalu memiliki kemungkinan untuk diproduksi kembali. Di sinilah kritik Gramsci menemukan relevansinya, perjuangan melawan kemiskinan pada akhirnya bukan hanya perjuangan untuk memperoleh kesejahteraan, tetapi perjuangan untuk merebut kembali kemampuan masyarakat dalam menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri.