 |
| Sumber: Wartawan LPM Dimensi |
Oleh: Ulil Amri Al Islam
Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Mataram
Gelaran Expo Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) 2026 yang seharusnya menjadi panggung selebrasi kreativitas dan prestasi mahasiswa, mendadak menyisakan cerita muram di balik layarnya. Sejumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) justru harus gigit jari lantaran komitmen dukungan anggaran yang sempat dijanjikan pihak kampus, tak kunjung cair hingga menjelang hari pelaksanaan.
Kekecewaan ini tentu sangat beralasan. Bagaimana mungkin sebuah pesta kreativitas dapat berjalan maksimal jika motor penggeraknya—yaitu para mahasiswa di UKM—dibiarkan bergerak tanpa kepastian logistik? Lebih ironis lagi, ada kesan "tebang pilih" yang dirasakan mahasiswa karena beberapa organisasi dikabarkan sudah menerima bantuan dana, sementara yang lain dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian tanpa ada informasi resmi.
Wakil Rektor III melemparkan argumen bahwa pangkal persoalannya ada pada urusan administrasi. Salah satu contoh yang disorot adalah kasus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dimensi, di mana surat permohonan dana yang diajukan masih mencantumkan tanda tangan ketua lama yang sudah demisioner. Secara aturan formal, pandangan rektorat bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nanti harus dibuat oleh pengurus baru ber-SK memang masuk akal. Namun, mari kita bedah realitasnya secara lebih jernih.
Bukankah belum terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru itu, secara otomatis Masih di tanggung pengurus yang lama?
Di sinilah letak lingkaran setan birokrasi yang menggelitik: pengurus baru belum bisa bertanda tangan karena SK kepengurusan yang baru belum terbit, namun di sisi lain, penggunaan tanda tangan pengurus lama dianggap tidak sah secara substansi. Mahasiswa seolah dipaksa terjebak dalam labirin administratif yang mereka sendiri tidak buat kuncinya.
Jika fokus utama kampus dalam Expo ini adalah mendukung karya dan kreativitas, maka prosedur administratif semestinya diletakkan sebagai fasilitas, bukan sebagai barikade yang menghambat. Persoalan tanda tangan atau status kepengurusan transisi seperti ini seharusnya bisa dimitigasi dan dikomunikasikan sejak awal. Mengapa pihak rektorat baru mempermasalahkannya di saat-saat terakhir menjelang acara, tanpa ada konfirmasi atau bimbingan teknis sebelumnya kepada UKM yang bersangkutan?
Sikap diam tanpa kejelasan dari pihak universitas hanya akan melahirkan prasangka dan mencederai semangat kesetaraan antar-organisasi mahasiswa. Pihak UKM tidak sedang meminta privilese, mereka hanya menuntut hak penanganan yang setara dan transparan agar bisa ikut menyukseskan nama baik kampus di ajang Expo.
Kita tentu berharap UMMat tidak hanya megah dalam slogan dukungan terhadap prestasi mahasiswa, tetapi juga anggun dalam tata kelola birokrasinya. Sudah saatnya pihak rektorat membuka ruang komunikasi yang lebih cair, memberikan kejelasan mekanis yang transparan, dan tidak membiarkan kreativitas mahasiswa layu sebelum berkembang hanya karena urusan coretan pena di atas kertas proposal.
Sebab, Expo yang sukses bukan cuma tentang seberapa ramai pengunjung yang datang, melainkan seberapa adil kampus memperlakukan para inovator muda di dalamnya.
إرسال تعليق