Mataram, dimensiummat.id -Rabu pagi, dimulai pukul 9.00 sampai pukul 11.30 wita, Perundingan Tripartite perselisihan PHK di Disnaker Kota Mataram antara HRD PT. SMBC dengan dua karyawan belum menemui kata sepakat, dan pihak disnaker membuka ruang untuk Perundingan tripartite ke-2 minggu depan.
Pihak PT SMBC berpendapat, tetap akan melakukan PHK karena kedua karyawan dianggap produktifitas nya menurun. Sedangkan pihak karyawan berpendapat, menolak PHK dan masih tetap ingin bekerja karena penurunan penjualan perusahaan bukan disebabkan oleh karyawan.
Dari perselisihan tersebut, pihak disnaker kota Mataram menyarankan agar ada perundingan tripartite lanjutan sebelum dikeluarkan anjuran.
Kordinator FPMR Irawan mengatakan, Pengangguran di NTB sudah bertambah 10 ribu tahun 2025 yang membuat pertumbuhan ekonomi NTB minus. Dengan tegas Irawan menyampaikan, pemkot Mataram dan pemprov NTB tidak boleh membiarkan PHK, sebab tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja.
Irawan juga menyoroti gubernur NTB dan walikota Mataram yang menutup mata atas tinggi nya angka pengangguran, dan mengecam keras berbagai kota dan kabupaten yang melakukan PHK masal ribuan Honorer. Lebih lanjut Irawan menyerukan, agar setiap pengusaha di NTB tidak main-main terhadap nasib pekerja/karyawan.
Dalam kesempatan yang sama, Imam selaku pengurus FPMR menyampaikan, Kami dari FPMR akan terus mengawal kasus ini agar hak-hak pekerja sepenuhnya terpenuhi. Sebagai mana bunyi undang-undang, bahwa agar semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, pekerja dan Serikat pekerja, melakukan berbagai upaya supaya tidak terjadinya PHK.
Peran kami dari FPMR di sini, agar pihak PT. SMBC tidak melakukan PHK kepada kedua karyawannya, dan hak-hak pekerja tetap harus di penuhi selama proses penyelesaian perselisihan. Sekitar 10 orang pengurus FPMR berkumpul di depan disnaker kota Mataram untuk mengawal jalannya perundingan. ANTI
إرسال تعليق