IMPERIUM NTB Bongkar Misteri Dana Siluman, di Mana Nyali Kejati?

Dokumentasi pada saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (KEJATI NTB)


Mataram, dimensiummat.id -Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum Nusa Tenggara Barat (DPD IMPERIUM NTB) kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya, di mana massa IMPERIUM sempat mendirikan Kemah Keadilan di halaman kantor Adhyaksa. Senin, 27 Oktober 2025.


Dalam aksi kali ini, Muhammad Ramadhan selaku orator menyampaikan bahwa Kemah Keadilan yang digelar beberapa waktu lalu tidak mendapat respon serius dari pihak Kejati. Menurutnya, lembaga Imperium NTB telah menuntut agar Kejaksaan segera memanggil dan memeriksa Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal, terkait kasus mega korupsi “Dana Siluman”.


“Faktanya, sejumlah anggota DPRD NTB telah mengembalikan uang sebesar Rp1,85 miliar kepada Kejati NTB, menjadi bukti bahwa dana itu benar-benar ada dan telah diterima tanpa dasar hukum yang jelas. Namun hingga kini, belum ada langkah tegas pihak Kejaksaan untuk memanggil dan memeriksa Gubernur NTB,” jelas Muhammad Ramadhan yang akrab disapa Bule.


Ia menegaskan bahwa setiap aliran dana APBD Pemerintah Provinsi, termasuk dana pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB, berada di bawah tanggung jawab Gubernur. “Kami mulai curiga ada apa dengan Kejati NTB yang hingga kini belum memanggil dan memeriksa Gubernur Iqbal,” kata Bule di hadapan massa aksi.


Atas dasar itu, IMPERIUM NTB secara tegas menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Kejati NTB. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menuntut:


1. Kejaksaan Tinggi NTB segera memanggil dan memeriksa Gubernur NTB untuk menjelaskan alur pencairan dan tanggung jawab eksekutif dalam kasus dana siluman DPRD NTB.

2. Mengusut tuntas seluruh aliran dana siluman hingga ke akar birokrasi, termasuk pihak TAPD, BPKAD, dan Bappeda yang berpotensi mengetahui atau terlibat dalam proses penganggaran dan program.

3. Membuka kepada publik dokumen RAPBD dan Pergub Penjabaran APBD 2025.

4. Menindak tegas pejabat yang melindungi atau menutup-nutupi fakta, serta menindak secara hukum dan etik pihak-pihak yang menghalangi penyidikan.


Aksi demonstrasi tersebut berjalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa IMPERIUM NTB berjanji akan terus mengawal kasus dugaan korupsi dana siluman DPRD NTB hingga tuntas dan transparan.

Post a Comment

أحدث أقدم