![]() |
Dokumentasi pada saat demonstrasi di kejaksaan tinggi NTB. |
Mataram, dimensiummat.id -Kasus dugaan “dana siluman” pokok pikiran (pokir) DPRD NTB kian jadi sorotan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB agar tidak hanya berhenti pada level anggota dewan, tetapi juga menetapkan Gubernur NTB sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kamis, 11 September 2025.
“Kami menolak penanganan yang setengah hati. Gubernur NTB harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Jangan ada pejabat yang kebal hukum!” tegas Harmoko.
Pihak Kejati NTB sendiri mengakui proses hukum masih berjalan. “Masih penyelidikan, sudah ada progres,” ujar Aspidsus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said.
Skandal dana pokir tahun 2025 ini disebut mencapai miliaran rupiah dan ditengarai disisipkan tanpa mekanisme resmi. IMM menegaskan tidak akan berhenti sampai Gubernur NTB ditetapkan sebagai tersangka.
“Kalau Kejati berani, buktikan dengan menetapkan Gubernur NTB. Kalau tidak, IMM akan terus turun ke jalan!” tutup Harmoko dengan nada keras. Justice
Post a Comment