Mataram,dimensiummat.id -Sejumlah anak-anak muda yang tergabung di FPMR, memperingati hari tani nasional (HTN) 2025 dengan melakukan aksi mimbar bebas di perempatan Lampu merah taman budaya.
Menurut kordinator FPMR yang bernama Irawan, momentum hari tani yang ke 65 digunakan untuk menyerukan persatuan dan menyuarakan berbagai persoalan daerah maupun persoalan nasional. Salah satunya tentang masalah korupsi, pengangguran, PHK, kenaikan harga, kenaikan tarif pajak, anjloknya harga hasil pertanian dll.
Berikut adalah pernyataan sikap FPMR dalam memperingati HTN ke-65 24 September 2025:
*REZIM PRABOWO_GIBRAN GAGAL ATASI KRISIS MULTI SEKTOR*
*Situasi krisis Dunia yang memicu Konflik dan ancaman Perang Dunia ke-3*
Pertarungan dua kekuatan ekonomi Dunia perang dagang antara china dan Amerika Serikat, mendorong ekonomi global tertahan di bawah 3 persen. Langkah penyelamatan krisis global dengan pendorongan kawasan pasar bebas, justru semakin mengancam ketidak-stabilan di berbagai kawasan.
Perang Rusia-Ukraina dan upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menciptakan perdamaian, tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Negara-negara uni Eropa justru meningkatkan belanja pemerintah untuk anggaran militer, begitu pula Anggota BRICS yang didorong untuk meningkatkan belanja pertahanan dan keamanan.
*Situasi ekonomi Indonesia, pajak tinggi ditengah krisis bebani masyarakat*
Meskipun Indonesia telah bergabung dengan pasar bebas dan menjadi anggota WTO sejak tahun 1994. Namun Rezim Prabowo telah resmi membawa Indonesia menjadi anggota BRICS pada tanggal 06 Januari 2026, sehingga Indonesia menjadi Penopang Utama pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri maju.
Di bawah kekuasaan Rezim Fasism, pembangunan ekonomi Indonesia diletakkan pada investasi asing dan utang luar negri, sehingga Indonesia menjadi lumbung bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara blok BRICS dan negara-negara G7 yang bersaing merebut pasar dan sumber daya dunia.
Setelah resmi bergabung pasar bebas BRICS dibawah kepemimpinan china-rusia awal tahun 2025, situasi ekonomi Indonesia justru semakin terpukul. Kebijakan penghapusan tarif ekspor impor, justru memukul ekonomi Indonesia jatuh lebih dalam, meskipun diatas kertas, pemerintah mengklaim ekonomi Indonesia stabil. Kebijakan pasar bebas oleh prabowo menyebabkan pasar Indonesia di dominasi produk luar negri dan produk non cukai (ilegal), memaksa Industri dalam negri melakukan PHK massal dan pelaku UMKM terjatuh.
Akibat PHK massal dan kebijakan efisiensi, klas menengah Indonesia justru jatuh miskin, sehingga pemerintah sendiri mengalami kesulitan untuk mencapai target penerimaan pajak. Sampai Agustus 2025, penerimaan negara dari pajak 54,7 persen, jauh dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).
*Kebiajakan Pajak membabi buta untuk peningkatan belanja pemerintah*
Pemerintahan Prabowo-Gibran menyesuaikan arah kebijakan dengan tuntutan pasar bebas. Setelah Indonesia kehilangan sumber pendapatan negara dari pajak ekspor impor dan tidak adanya pemasukan negara dari pengelolaan sumber daya alam, Prabowo mengambil langkah perluasan tax ratio dan kenaikan tarif pajak penghasilan, serta PBB-P2.
seluruh kepala daerah didesak oleh Prabowo untuk kenaikan tarif pajak PBB-P2 hingga seribu persen, disisi lain anggaran transfer ke daerah dikurangi, sehingga berdampak terhadap layanan publik carut marut dan meningkatnya kasus korupsi. Kepala-kepala daerah didorong untuk mencari anggaran sendiri, dan jalan satu-satunya bagi pemerintah daerah adalah membatasi pengeluaran untuk gaji P3K, sehingga berbagai daerah bergejolak.
Selain tenaga Honorer yang terancam diPHK massal, P3K paruh waktu terancam tidak mendapat kan gaji standar ASN/PNS. Selain itu, daerah-daerah didesak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kenaikan tarif retribusi, yang semakin membebani rakyat yang terpukul oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan kenaikan tarif pajak.
*Hak istimewa pejabat tinggi negara, korupsi dan peningkatan anggaran parpol*
Arah kebijakan prabowo semakin menunjukkan pertentangan dengan kepentingan rakyat. Kenaikan tarif pajak justru untuk meningkatkan Gaji dan tunjangan pejabat tinggi negara. Selain anggota DPRD dan DPR, Kehakiman dan kejaksaan, direksi BUMN dan kementerian, seluruh parpol juga akan mendapatkan kenaikan anggaran yang dialokasikan melalui APBN tahun 2026.
Sedangkan subsidi rakyat dan jaminan perlindungan sosial semakin dibatasi. Pertalite dihapus, subsidi pangan dihapus, subsidi gas Elpiji 3 kg dan subsidi pertanian dihilangkan dari skema alokasi APBN pada tahun 2026. Dilain sisi, para pejabat dan politisi semakin memperkaya diri dan hal itu dijamin oleh rezim prabowo. Bahkan pemerintah akan memaafkan bagi koruptor yang ketahuan melakukan koruptor. Sedangkan pejabat dan politisi yang tertangkap tangan, justru dibebaskan dan dikurangi hukumannya.
Atas kondisi diatas, kami dari Forum Perjuangan mahasiswa dan rakyat menyerukan agar seluruh rakyat bersatu dan menuntut:
1. Hapus utang Luar Negri
2. Stop alokasi APBN untuk parpol
3. Seret dan adili koruptor. Segera sita asetnya dan distribusi untuk subsidi rakyat
4. Segera usut harta seluruh pejabat tinggi negara dan sita aset-aset yang melebihi gaji dan tunjangan
5. Hapus hak istimewa pejabat tinggi negara dan direksi BUMN
6. Wujudkan peningkatan jaminan dan perlindungan sosial melalui subsidi
7. Stop pengalihan anggaran kesehatan dan pendidikan untuk Belanja militer, MBG dan tunjangan pejabat tinggi negara
8. Berikan tanah untuk petani miskin dan rakyat yang tidak punya tanah
9. Naikan tarif impor hingga 500 persen untuk produk luar dan lakukan pengawasan ketat terhadap pasar.
10. Stop PHK massal dan wujudkan upah layak nasional.
11. Berikan bantuan permodalan bagi petani dan pelaku UMKM serta jaminan akses pasar bagi produk pertanian dan UMKM
12. Hentikan kriminalisasi gerakan rakyat dan bebaskan seluruh massa aksi tanpa syarat.
13. Turunkan harga kebutuhan pokok rumah tangga
14. Turunkan tarif pajak dan prioritaskan penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam
15. Stop pembatasan BBM partalite dan gas elpiji 3 kg
16. Stop penggusuran dan perampasan tanah rakyat
17. Stop privatisasi dan komersialisasi layanan dan barang publik
18. Gunakan pajak rakyat untuk modal pembangunan industri dalam negeri dalam menyerap tenaga kerja secara masif
Post a Comment