Diduga Lakukan Pungli, Oknum Birokrasi UMMat Paksa Mahasiswa Penerima KIP Bayar Uang Tambahan

Foto : Universitas Muhammadiyah Mataram 

Mataram, Dimensiummat.com - Sejumlah Mahasiswa KIP Kuliah angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Mataram dianjurkan untuk membayar biaya Ujian Skripsi, Yudisium, dan Wisuda. Mahasiswa yang bersangkutan menuturkan bahwa, kita Mahasiswa Bidikmisi KIP-Kuliah dibiayai oleh pemerintah sampai selesai kuliah. Senin, 13 Januari 2025.

Salah Satu Mahasiswa yang bersangkutan A memberikan keterangan, bahwa bagian loket menjelaskan, Bidikmisi hanya menanggung biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Pembangunan. Sementara itu, beberapa mahasiswa juga di beri tahu untuk jumlah biaya yang harus di bayar. Ujian Skripsi Rp 800.000,00., Yudisium Rp 800.000.00., dan Wisuda Rp 1.750.000,00., totalnya sebanyak 3.350.000,00. "Kemarin kita kekampus, pergi ke loket menanyakan bebas surat pembayaran itu; petugas loket itu jawab, tetap kalian bayar untuk wisuda, ujian skripsi, yudisium; dan kita di kasih tahu biaya ujian skripsi 800k wisuda 1.750k yudisium 800. Kenapa Wisuda, Ujian Skripsi, dan skripsi kita bayar; petugas loket bilang, kalo yudisium untuk dosen-dosen yang menguji kalian. Bukannya kemarin kita nggak bayar waktu KKN; itu beda persoalan, kata petugas loket" ungkapnya

Dilain sisi, Mahasiswa yang bersangkutan A sempat juga menghadap ke Rudi selaku pembina Forum Mahasiswa Bidikmisi, namun Rudi mengungkapan bahwa Bidikmisi hanya menanggung biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya pembangunan "Permisi pak, kita Mau tanyakan terkait pembayaran yang Bidikmisi, apa saja yang di bayarkan oleh pemerintah; beliau bilang ,cuman SPP sama pembangunan saja dek; terus yang wisuda, yudisium gimana pak; dia bilang, coba kalian lihat di SK; saya nggak tau SK nya itu apa tapi yang jelas pasti Bidikmisi, soalnya pak Rudi itu pembina Bidikmisi" jelasnya

Sementara itu, sa'at mereka meminta Surat Keterangan (SK), Bagian Keuangan menutur bahwa SK tersebut tidak boleh keluar secara sembarang "di suruh lah kami ke bagian administrasi; coba kalian turun ke administrasi ya, lihat SK nya dia bilang begitu; pas kita ke administrasi bagian administrasi itu jawab; ini SK dek nggak boleh di keluarkan sembarangan; kita di suruh sama pak Rudi; terus yang administrasi itu jawab, loh langsung ke pak Rudi ngapain kalian ke SPP dia bilang; jadi kita nggak tau harus ngomong apa" lanjutnya 

Wartawan dimensi juga sempat meminta Surat Keputusan tersebut, namun oleh bagian keuangan menjelaskan bahwa harus ada perintah dari atas agar surat tersebut di buat "Silakan pergi ke Kabag kemahasiswaan dulu, ngomong nya disana, saya kalo di perintah saya buat" ujarnya 

Sementara itu, Rudi selaku Pembina Forum Mahasiswa Bidikmisi sa'at di wawancarai menuturkan, agar yang wisuda pergi menghadap beliau sehingga dia yang akan mengurus "Suruh mereka, yang wisuda kesini biar saya urus" tuturnya 

Mahasiswa yang bersangkutan B merasa kecewa dengan informasi yang tidak ada transparansi, menurut nya sebagai mahasiswa Bidikmisi di biaya oleh pemerintah sampai selesai "Sebenarnya, jujur kecewa kenapa ada hal hal seperti itu yang tidak jelas, tidak ada transparansi tidak ada kejelasan bagaimana kelanjutan apakah bayar atau tidak, kami yang Bidikmisi berharap tidak di bayar karena itu sudah hak kami, hak kita sebagai mahasiswa Bidikmisi KIP kuliah mendapatkan kuliah sampai selesai di biayai oleh pemerintah" ungkapnya

Mahasiswa yang bersangkutan B Juga berharap, agar pembayaran wisuda memiliki kejelasan "Harapan saya sih semoga ada kejelasan dari pihak kampus bagaimana terkait kita yang Bidikmisi ini, apakah kita membayar uang wisuda atau tidak , jangan sampai kami ini bayar wisuda namun selanjutnya setelah kami tidak membayar. Kalo bisa kita tuntaskan di Januari sebelum wisuda Maret ini, agar orang orang yang akan wisuda terutama yang Bidikmisi tidak bingung" lanjutnya