Sumber: Logo IMM Cabang Dompu (IMM Autentik)
Oleh: Amin Rais
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dompu
Di tengah dinamika ekonomi nasional yang semakin kompleks, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian dan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tingginya beban utang negara, serta menurunnya daya beli masyarakat di berbagai sektor menjadi indikator bahwa kondisi ekonomi nasional sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Ketika rakyat dituntut untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, negara justru dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap rupiah uang rakyat yang dikelola melalui APBN benar-benar digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga oleh manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pada saat yang sama, pemerintah menjalankan berbagai program prioritas nasional dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). IMM Dompu memandang bahwa tujuan program tersebut untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia merupakan cita-cita yang baik dan patut diapresiasi. Tidak ada pihak yang menolak lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
Namun demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut harus menjadi perhatian bersama. Dalam situasi fiskal yang penuh tantangan, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target program semata, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan, keberlanjutan pembiayaan, serta dampaknya terhadap sektor-sektor strategis lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
IMM Dompu juga mencermati berbagai persoalan ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Gejolak harga energi, meningkatnya biaya transportasi, tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok, serta polemik distribusi LPG bersubsidi yang masih terjadi di berbagai daerah telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut memberikan tekanan yang cukup besar bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, buruh, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan dasar.
Bagi masyarakat akar rumput, persoalan ekonomi bukan sekadar angka statistik atau laporan pertumbuhan ekonomi. Persoalan ekonomi adalah tentang kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh akses terhadap energi yang terjangkau, mendapatkan pendidikan yang layak, memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya memenuhi target administratif dan politik jangka pendek.
IMM Dompu juga menilai bahwa berbagai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada sejumlah sektor strategis menimbulkan pertanyaan publik mengenai arah prioritas pembangunan nasional. Di tengah masih banyaknya persoalan pendidikan, kesehatan, pertanian, pengangguran, dan kemiskinan yang belum terselesaikan secara optimal, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan berjalan secara seimbang dan tidak mengabaikan kebutuhan mendasar rakyat.
Sebagai organisasi kader yang berlandaskan nilai keislaman, intelektualitas, kemanusiaan, dan semangat amar ma'ruf nahi munkar, IMM memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa serta komitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
Atas dasar itu, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dompu menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
2. Mendesak pemerintah pusat untuk membuka secara transparan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi Program Makan Bergizi Gratis kepada publik.
3. Mendesak pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan sektor strategis lainnya.
4. Mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan kebutuhan dasar rakyat dengan harga yang terjangkau.
5. Mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program prioritas nasional, kebijakan energi, serta tata kelola distribusi BBM dan LPG subsidi agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal negara dan kebutuhan riil masyarakat.
6. Mendesak DPR RI, BPK RI, KPK RI, serta seluruh lembaga pengawas negara untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan anggaran negara guna mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan praktik korupsi.
7. Mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengawal kebijakan publik secara kritis, objektif, dan konstruktif demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
IMM Dompu meyakini bahwa masa depan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh kebijakan yang minim evaluasi dan pengawasan. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu, IMM Dompu akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, pengawasan moral, dan perjuangan intelektual sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.
إرسال تعليق