 |
| Sumber: Detikfoto |
Oleh: Ulil Amri Al Islam
Mahasiwa Universitas Muhammadiyah Mataram
Gelombang demonstrasi yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) baru-baru ini tidak lagi memancarkan taji akademis yang berbasis riset data yang kuat, melainkan menjelma menjadi panggung sirkus politik yang penuh dengan kontradiksi logika yang akut. Di bawah narasi bombastis "Indonesia Menuju Bangkrut," para intelektual muda ini justru terjebak dalam pusaran pemikiran populis yang dangkal dan ahistoris. Blunder terbesar yang paling telanjang adalah benturan keras antara tuntutan menghentikan pemborosan APBN dengan desakan egois untuk menurunkan harga BBM. Bagaimana mungkin sebuah lembaga mahasiswa yang menyandang nama universitas top nasional menuntut efisiensi fiskal negara, namun di saat bersamaan meminta kas negara dibakar habis-habisan demi subsidi energi yang selama ini salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelas menengah ke atas pemilik kendaraan pribadi? Ini bukan sekadar kritik yang meleset, melainkan sebuah ironi logika di mana mahasiswa menolak pemborosan dengan cara meminta pemborosan jenis lain yang lebih masif.
Lebih jauh lagi, sinisme gerakan ini mencapai titik paling fatal ketika mereka menuntut penghentian total program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengkritik celah korupsi atau karut-marut tata kelola birokrasi di tingkat elit adalah fungsi kontrol yang wajib diambil oleh mahasiswa, tetapi menuntut pembubaran total jaring pengaman sosial yang menyasar perbaikan gizi anak-anak miskin dan ibu hamil di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) adalah tindakan yang sama sekali tidak memiliki empati sosial. BEM UI tampaknya terlalu silau dengan sorot lampu kamera hingga tega menjadikan hak dasar anak-anak kurang gizi sebagai sandera politik demi memburu kepuasan retoris belaka. Ditambah lagi dengan desakan naif agar harga kebutuhan pokok diturunkan secara instan di jalanan, mahasiswa seolah menutup mata dari realitas makroekonomi, krisis iklim global, dan dinamika geopolitik yang mengontrol rantai pasok pangan dunia.
Pada akhirnya, tuntutan agar Presiden secara teatrikal "mengaku salah" di depan publik menegaskan bahwa gerakan ini telah bergeser dari advokasi kebijakan yang substansial (seperti jalur hukum judicial review atau audiensi legislatif) menjadi sekadar perburuan headline media dan sentimen digital. Ketika kaset rusak narasi anti-pemerintah diputar tanpa adanya tawaran blueprint solusi alternatif yang matang, BEM UI tidak sedang bertindak sebagai The Agent of Change yang mencerahkan bangsa, melainkan sekadar menjadi pengumpul kekecewaan publik yang dikemas dengan bumbu orasi yang provokatif namun miskin substansi ekonomi.
إرسال تعليق