 |
| Sumber Gambar: wartawan dimensi, unjuk rasa jilid II, oleh IMM, BEM dan DPM. Mengawal kasus dugaan dana siluman. |
Mataram, dimensiummat.id -10 September 2025, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Mataram bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Muhammadiyah Mataram kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II. Aksi dimulai sekitar pukul 11.30 WITA di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat, kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur NTB. Kamis, 11 September 2025.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari jilid I pada 25 Agustus 2025 yang menyoroti persoalan dana pokok pikiran (Pokir) serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Dalam aksi jilid II, mahasiswa menegaskan sembilan pokok tuntutan yang ditujukan kepada Kejati NTB maupun Gubernur NTB.
Adapun sembilan tuntutan yang disampaikan, yaitu:
1. Mendesak Kejati NTB untuk segera menetapkan tindak lanjut kasus dana Pokir yang menyeret anggota DPRD NTB dari Fraksi Golkar, Margi Harun, dan Fraksi PPP, Hamdan, sebagai tersangka.
2. Mendesak Kejati NTB bekerja profesional, transparan, dan akuntabel dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi.
3. Mendesak Kejati NTB segera memproses BPKD terkait anggaran dana Pokir 2019–2024 yang diduga dibagi-bagi oleh anggota DPRD NTB.
4. Mendesak Kejati NTB menindaklanjuti kasus korupsi lain yang melibatkan pejabat daerah.
5. Mendesak Kejati NTB menindak tegas oknum kepala desa yang terlibat penyalahgunaan dana desa.
6. Mendesak Gubernur NTB mengajukan rancangan perda terkait pengendalian peredaran dan penggunaan rokok serta minuman ilegal.
7. Mendesak Gubernur NTB menghentikan pembabatan hutan ilegal dan operasi tambak udang ilegal di NTB.
8. Mendesak Gubernur NTB menginstruksikan Kapolda NTB segera menyelesaikan kasus penangkapan dan intimidasi terhadap massa aksi pada 28–30 Agustus 2025.
9. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Maju Berkelanjutan Gemilang (MBG) yang dinilai boros anggaran.
Koordinator Umum aksi, Ahamid, yang juga Ketua Umum PC IMM Kota Mataram, menegaskan bahwa mahasiswa hadir sebagai agen of change yang mengawal kepentingan rakyat. “Perjuangan ini bukan sekadar seremonial. Jika tuntutan kami tidak direspons, kami siap mengambil langkah lanjutan yang lebih tegas demi rakyat NTB,” ujarnya kepada tim wartawan yang meliput aksi.
Ia menambahkan, perjuangan mahasiswa tidak berhenti sampai di sini. “Kami akan terus mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran hingga pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Mahasiswa hadir bukan untuk diam, tapi untuk menjadi kekuatan perubahan!” tegasnya.
Aksi jilid II ini menegaskan konsistensi mahasiswa sebagai kontrol sosial dan agen perubahan. Ahamid menutup pernyataannya dengan pesan moral bahwa kebenaran tidak boleh ditunda dan keadilan tidak boleh diperlambat, sekaligus menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal kepentingan rakyat hingga aspirasi mereka didengar. Lyla
إرسال تعليق