Apakah NTB sudah mendunia?

 

Sumber Foto: Penulis

Oleh Ade Yudiansyah 

Editor: Erwin Setiawan 

Di lihat dari satu dekade terkahir dimana NTB adalah salah satu provinsi yang disorot dengan berbagai sumber daya alamnya seperti tambang tembaga dan emas dan salah satunya adalah adanya wisata yang paling terkenal dengan keindahannya. Dan sumber daya alam di NTB khususnya wisata di NTB telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemasukan dan sumber pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara (NTB) pemasukan dari sektor pariwisata, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara, mencapai angka triliunan rupiah setiap tahunnya. Dengan Munculnya slogan baru NTB mendunia yang dibawa dan digaungkan oleh masa kepemimpinan Ikbal-Dinda banyak pertanyaan yang fundamental yang ada di masyarakat awam bahwa, apakah NTB ini sejak masa kepemimpinan sebelumnya belum mendunia?

Dari pertanyaan di atas bisa sama-sama kita renungkan bersama bahwa NTB ini benar-benar mendunia atau hanya sebagai slogan semu belaka, dilihat dari pemasukan tiap tahunnya sangat cukup besar terhadap pendapat daerah tapi belum mampu untuk memberikan kesetaraan dan kesejahteraan terhadap masyarakat NTB.

 Harapan masyarakat NTB muncul pemimpin baru membawa perubahan baru untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan slogan NTB mendunia dan membawa ke arah kesejahteraan, dilihat dari 100 (seratus) hari kinerja masa kepemimpinan Ikbal-dinda belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di NTB khususnya konflik yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendidikan, ketimpangan akses kesehatan dan konflik agraria. Bagaimana kita mampu membawa NTB mendunia kalo permasalahan yang terjadi di NTB belum mampu untuk diselesaikan ataupun memberikan solutif terhadap permasalahan yang ada. 

Dari kinerja gubernur terpilih Dan wakil gubernur terpilih Ikbal-Dinda lebih kurang 100 (seratus) hari konflik agraria Konflik ini seringkali dipicu oleh klaim atas akses terhadap tanah dan sumber daya alam, serta ketidakjelasan regulasi dan tata kelola lahan. Konflik agraria dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat NTB. 

Permasalahan mangkin mencuat dan belum mampu memberikan solusi terhadap Konflik tersebu, ini akan memunculkan indikasi bahwa selama masa kepemimpinan Ikbal-Dinda menduduki masa jabatan menjadi gubernur NTB belum ada satupun kebijakan yang berdampak dan berpihak langsung terhadap masyarakat NTB.

Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik agraria di NTB, termasuk dengan memperjelas regulasi, meningkatkan transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.