 |
| Dokumentasi : Anggota HPMW di Taman Budaya yang menggelar Aksi Mimbar Gagasan |
Pers Rilis : Sikap Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wera - Mataram sejak Kamis, 2 Januari 2025 dalam Aksi Mimbar Gagasan
Infrastruktur adalah tulang punggung dari aktivitas ekonomi, sosial, dan politik suatu daerah. Namun, di Kecamatan Wera, realitas menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, saluran irigasi, dan bendungan masih jauh dari kata memadai. Ketidakpedulian pemerintah setempat terhadap perbaikan fasilitas ini telah menyebabkan kerusakan yang begitu parah sehingga dampaknya mulai menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari.
Kerusakan yang paling mencolok terlihat di jalan lintas Desa Nunggi, Ntoke, dan Bala. Jalan yang seharusnya menjadi penghubung vital antardesa kini menjadi penghalang bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, pendidikan, dan aktivitas penting lainnya. Jembatan-jembatan yang rusak semakin memperburuk kondisi, menjadikan wilayah tersebut sulit diakses dan pada akhirnya melumpuhkan roda perekonomian lokal.
Pada tahun 2023–2024, gerakan mahasiswa muncul sebagai corong aspirasi masyarakat Wera. Mereka menuntut perbaikan jalan raya, saluran irigasi, jembatan, dan bendungan yang selama ini terabaikan. Namun, perjuangan mereka tampaknya menemui tembok tebal berupa ketidakpedulian pemerintah. Meskipun aksi-aksi protes telah dilakukan berulang kali, respons konkret dari pihak berwenang belum terlihat.
Secara khusus, jalan lintas Desa Nunggi dan Ntoke menjadi simbol ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang layak. Kerusakan yang begitu parah bukan hanya membahayakan keselamatan masyarakat, tetapi juga memperburuk ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
Kenaikan Tarif PPN 12% menjadi beban tambahan, sementara masyarakat di Kecamatan Wera berjuang dengan masalah infrastruktur, kebijakan nasional turut menambah beban. Presiden Prabowo Gibran baru-baru ini mengguncang masyarakat dengan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Meskipun dalam pernyataannya kebijakan ini dikhususkan untuk barang-barang mewah, kenyataannya dampak dari kebijakan ini dapat merembet ke barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat miskin.
Kenaikan PPN 12% memang disebut sebagai amanat undang-undang, tetapi banyak pihak yang menilai bahwa langkah ini lebih didorong oleh desakan kepentingan partai tertentu daripada kebutuhan masyarakat luas. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat miskin akan semakin terbebani oleh kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya memperparah ketimpangan sosial.
Kondisi di Kecamatan Wera menggambarkan bagaimana kurangnya perhatian terhadap infrastruktur dapat memperburuk kualitas hidup masyarakat. Ditambah dengan beban ekonomi akibat kebijakan nasional yang tidak sensitif terhadap kondisi akar rumput, masyarakat Wera kini berada di titik kritis.
Pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis ini. Di tingkat lokal, perbaikan infrastruktur seperti jalan lintas Desa Nunggi dan Ntoke harus menjadi prioritas. Tanpa akses yang memadai, mustahil bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Di tingkat nasional, pemerintah harus mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi seperti kenaikan tarif PPN. Kebijakan yang diambil seharusnya tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat miskin tidak semakin terpinggirkan.
Krisis infrastruktur dan kebijakan ekonomi yang tidak pro-rakyat harus menjadi peringatan bagi para pemangku kebijakan. Jika pemerintah ingin membangun masyarakat yang sejahtera, perhatian serius terhadap infrastruktur dasar dan kebijakan ekonomi yang adil adalah keharusan. Masyarakat Wera, melalui perjuangan mahasiswa dan suara kolektif, telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Kini saatnya pemerintah mendengarkan dan bertindak.
Dari beberapa uraian persoalan di atas Kami dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wera Mataram, melalui Mimbar Gagasan:
1. Menolak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 %
2. Dan mendesak pemerintah setempat untuk memperbaiki Infrastruktur yang dinilai Rusak
إرسال تعليق