Gubernur NTB Iqbal Dinda Potong Anggaran BAZNAS untuk Bantuan Kesehatan!

Gubernur NTB Iqbal Dinda Potong Anggaran BAZNAS untuk Bantuan Kesehatan!

Dokumentasi wartawan dimensi 

Mataram, dimensiummat.id- Perjuangan ikatan keluarga pasien RSUP NTB dalam menuntut kenaikan alokasi anggaran bantuan biaya berobat, dilakukan dengan mendatangi  kantor baznas NTB yang dilakukan secara terus menerus. Kedatangan IKP dan FPMR disambut langsung oleh ketua baznas NTB pak Haji Rusli. 

Dalam dialog yang berlangsung sekitar satu jam, Pak Haji Rusli menanggapi untuk segera melakukan kordinasi dengan seluruh pimpinan Baznas NTB dan melakukan rapat pimpinan. 

Tuntutan ikatan keluarga pasien RSUD NTB salah satunya bisa langsung di penuhi oleh Ketua Baznas NTB dengan mempercepat pencairan bantuan dan meningkatkan nilai bantuan. Sejumlah pasien yang dicairkan dengan kategori rawat inap jumlah bantuan yang diterima Rp 3.000.000, atau naik Rp 500 ribu dari sebelumnya hanya Rp 2 juta sampai 2,5 juta. Sedangkan untuk bantuan rawat jalan tetap dengan Rp 1,5 juta. 

Kordinator FPMR menyampaikan, bahwa tugas pemerintah melalui baznas NTB memberikan bantuan cepat tanggap bagi masyarakat yang sedang tertimpa musibah penyakit. Saihul juga menegaskan, pasien dengan pengobatan yang membutuhkan waktu lama, seperti penderita kanker seharusnya mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan dari Baznas NTB, bukan sekali setahun. 

Sedangkan Irawan dan Arif selaku kordinator Ikatan Kekuarga pasien memberikan perhatian khusus agar anggota DPR dan Gubernur NTB tidak menggunakan dana zakat untuk Pokir maupun program gubernur, sekaligus menegaskan perlu ada peninjauan atas penggunaan dana zakat dari proposal kelompok dan yayasan. 

Dana zakat di NTB harus benar-benar difokuskan untuk membantu langsung masyarakat yang sedang tertimpa musibah sakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen dan biaya pendidikan bagi anak-anak miskin yang ingin melanjutkan pendidikan. 

Sedangkan program bedah rumah itu tanggung jawab menteri PUPR dan Perkim, pembangunan infrastruktur ibadah, kegiatan keagamaan dan operasional TPQ/TPQ menjadi urusan Departemen Agama. Bantuan kegiatan kemahasiswaan tidak perlu karena sudah dianggarkan oleh masing-masing kampus,  bantuan UMKM tidak perlu karena itu tanahnya menteri koperasi dan UMKM, jadi pengelolaan dana zakat di baznas NTB harus diprioritaskan pada masyarakat yang paling membutuhkan, bukan untuk dipolitisir.Anti