Mataram, dimensiummat.com- IMM kota Mataram (Kabid Hikmah PC IMM kota Mataram) Mengecam keras untuk memboikot total kehadiran Wakil presiden Republik Indonesia saudara Gibran Rakabuming Raka di NTB.
Melihat polemik yang mencuat di permukaan Pabllik akhir" ini yang menggemparkan separuh Bumi Indonesia raya dengan Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Widodo sebagai Presiden ke-7 RI yang saya nilai telah membuat gaduh Bangsa Indonesia tidak berani membuktikan secara terbuka mengenai Keaslian Ijazah di permukaan Pabllik agar rakyat Indonesia tahu Keaslian dan kepalsuanya.
Jokowi sengaja membuat gaduh dan memecah belah Bangsa karna tidak mencerminkan sebagai negarawan sejati sebagai mantan Presiden seharusnya lebih bijaksana agar polemik mengenai tudingan ijazah palsu tidak berlarut lama.
Kami meminta keterbukaan dari bapak Presiden republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk bersikap tegas adil dan bijaksana dalam mengawal proses ijazah Presiden ke-7 jokowidodo dan kami mendesak Kepala Kepolisian republik Indonesia (Kapolri) jenderal Sigit untuk bekerja secara profesional dalam menangani polemik Tudingan ijazah palsu Jokowi.
Kehadiran Wakil Presiden di NTB harus memiliki tujuan yang jelas bukan hanya hadir dalam rangka penutupan Kegiatan Fornas NTB karna banyak persolan dan permasalahan di NTB yang harus di atensi secara serius Oleh Pemerintah nasional.
Launching Legalisasi Tambang Rakyat yang dibuka secara resmi oleh Kapolda Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol. Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyerahkan secara resmi izin pertambangan rakyat (IPR) untuk koperasi tambang lokal, yakni Koperasi Selonong Bukit Lestari dari Sumbawa.
Kapolda NTB Irjen Hadi melalui keterangan resmi yang diterima di Mataram, Sabtu, menyampaikan penyerahan IPR ini menjadi harapan baru untuk menghadirkan praktik pertambangan yang legal, bersih, dan berpihak kepada masyarakat lokal.
PC IMM kota Mataram menilai launching Legalisasi Tambang Rakyat ini bukan sebuah solusi untuk rakyat NTB dalam meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, melainkan akan terjadi kesenjangan terjadinya perebutan lahan basah baru yang hanya menguntungkan kelompok elite tertentu.
Anti duhring
Post a Comment